XII WAJIB IPS, ZAMAN ORDE BARU (1967-1998).

Setelah peristiwa G 30 S, sedikit demi sedikit dukungan kepada Soekarno sebagai Presiden Indonesia semakin berkurang. Pasca peristiwa penculikan sekaligus pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat tersebut dan aksi kudeta dari kelompok yang menamakan dirinya Dewan Revolusi, keadaan di dalam negeri menjadi penuh ketidakpastian.

Angkatan Darat sebagai pihak yang paling “dirugikan” dalam peristiwa itu memberikan reaksi. Hal ini tentu saja dikarenakan ke-6 Jenderal yang diculik dan terbunuh itu merupakan pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Angkatan Darat langsung melakukan pencarian terhadap korban G 30 S tersebut.  Semua korban akhirnya dapat ditemukan di sebuah kampung bernama Lubang Buaya, Jakarta TImur sekarang.

Setelah peristiwa tersebut, muncul desas desus bahwa PKI lah yang memainkan peran sebagai dalang di balik persitiwa berdarah tersebut, yang hingga kini masih dipertanyakan kebenarannya. Namun fakta sejarah mencatat hampir setengah juta simpatisan dan anggota PKI akhirnya terbunuh karena dianggap turut serta dalam aksi berdarah G 30 S tersebut.  Indonesia sangat tidak stabil kondisinya, Soekarno pun tidak mengiyakan tuntutan sebagian rakyat dan Angkatan Darat untuk membubarkan PKI.Hal ini dikarenakan 2 alasan

1. Soekarno mengatakan bahwa, meskipun dia tidak secara tegas membubarkan PKI, serangan terhadap partai komunis itu sudah besar, bisa dibayangkan jika dia secara langsung di depan rakyat mengumumkan pembubaran PKI maka, PKI akan semakin menjadi pihak yg salah dan semakin  menjadi sasaran empuk amuk massa kala itu. 

2. Sebelum terjadi peristiwa G 30 S, Bung Karno telah menawarkan ideologi yang mempersatukan antara kelompok nasionalis agama dan komunis ke seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia dengan konsep NASAKOM nya (Nasionalis, agama dan komunis). Maka jika dia membubarkan PKI itu sama dengan menelan luidahnya sendiri sembari mengatakan bahwa ideologi NASAKOM itu gagal.

Pada perkembangannya Soeharto sebagai salah seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak menjadi sasaran dari penculikan dan pembunuhan mampu merebut dukungan para Jenderal Angkatan Darat, Bung Karno pun melantiknya sebagai Panglima Angkatan Darat. Soeharto menjadi semakin kuat posisinya setelah pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan sebuah Surat Perintah (dikenal kemudian dengan Surat Perintah Sebelas Maret) yang isinya sebuah perintah kepada Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menjamin keamanan dan ketertiban, sekaligus menjamin keamanan Presiden Soekarno, ajarannya dan keluarganya.Hal ini dilakukan karena kondisi dan stabilitas politik kala itu sangat darurat.

Berbekal surat tersebut, Soeharto melakukan hal-hal yang dianggapnya menjawab tuntutan masyarakat kala itu.  Dia kemudian membubarkan PKI, menangkap 15 Menteri2 Kabinet Dwikora II karena dianggap mendukung G 30 S. Maka bisa dikatakan selama tahun 1966-1967 terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia, satu pihak Soeharto dan di pihak lain Soekarno. Namun dualisme in akhirnya berakhir setelah  pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dibacakan di hadapan MPRS berjudul Nawaksara (Sembilan pokok masalah) ditolak. MPRS beralasan, dalam pidatonya Soekarno sama sekali tidak menyinggung tentang peristiwa G 30 S.

Soekarno pernah diminta MPRS untuk melengkapi isi pidato pertanggungjawabannya, namun setelah dilengkapi MPRS masih merasa belum puas, hingga akhirnya pada bulan Maret 1967, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pengemban SUPERSEMAR menjadi Presiden untuk menggantikan Soekarno.  Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Soekarno untuk kemudian dimulailah era baru yang sering juga disebut Orde Baru di Indonesia di bawah pimpinan Soeharto.

Kebijakan-kebijakan Orde Baru………..

1.    Dalam bidang Politik.

Sejak peristiwa G 30 S, situasi politik Indonesia sangat tidak stabil. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto tidak ingin situasi politik yang buruk mengganggu kehidupan ekonomi Indonesia. Maka dilakukanlah beberapa kebijakan antara lain :

A.   Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Menurut orde baru, peristiwa G 30 S merupakan sebuah cara kaum komunis untuk menggantikan ideolog Pancasila menjadi Komunis. Selain itu menurut Soeharto Pancasila terlalu banyak tafsirannya, perlu dibuat satu tafsiran bersama tentang Pancasila. Tujuannya agara semua warga negara Indonesia mengerti makna dan nilai di balik Pancasila maka diputuskan untuk mengadakan penataran atau seminar P4. 

B.    Dwifungsi ABRI.

ABRI atau Angkatan Bersenjata Indonesia dibentuk untuk menjaga wilayah Indonesia dari segala ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar.  Di zaman Orde Baru ABRI diberikan satu tugas tambahan yaitu jabatan politik.  Pada perkembangannya di DPR nantinya ada Fraksi khusus ABRI. Jadi selain bertugas dalam bidang hukum, ABRI juga punya fungsi lain yaitu Politik.

C.   Jika dalam masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin banyak Partai yang menghiasi panggung politik Indonesia, pada zaman Orde Baru semuanya diubah.  Partai-partai berazaskan Islam (NU, PERTI, PARMUSI, PSII) disatukan dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan), kemudian partai-partai berazaskan nasionalis (PARKINDO, Partai Katolik, PNI, IPKI) disatukan dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia), kemudian ada satu organisasi yang nanti tahun 1999 berubah menjadi Partai Politik yaitu Golongan Karya (Golkar).  Nah nanti yang berhak ikut Pemilu hanya 2 partai dan satu Golongan Karya ini, hingga Pemilu tahun 1997. Hasilnya selama 32 tahun Golkar selalu menjadi pemenang. 

2.    Dalam bidang Ekonomi.

Setelah ekonomi Indonesia morat-marit sejak masa revolusi hingga demokrasi terpimpin, Soeharto sebagai pemimpin baru merancang sebuah rencana pembangunan demi kemajuan ekonomi Indonesia. Untuk itu Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi yang terdiri dari 8 ekonom yang pernah bersekolah di Amerika Serikat, antara lain : Prof Wijoyo Nitisasatro, Prof Ali Wardhana, Prof Soemitro Djojohadikusumo, Prof Emil Salim dsb. Mereka ini terkenal sebagai perancang utama ekonomi Indonesia pada masa orde baru.

Pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru dilakukan dalam tahapan-tahapan yng disebut dengan Pembangunan Lima Tahun atau PELITA Pemerintah merencankan pembangunan dalam kurun waktu 25 hingga 30 tahun ke depan, berikut tahapannya

A.   PELITA I : Menitikberatkan pada sector pertanian dan industry yang mendukung sector pertanian

B.    PELITA II : menitikberatkan pada sector pertanian dan meningkatkan industry pengolah bahan mentah menjadi bahan baku

C.   PELITA III: Menitikberatkan pada setor pertanian dan meningkatkan industry pengolah bahan bau menjadi barang jadi 

D.   PELITA IV : Menitikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yg bisa menghasilkan mesin-mesin industry sendiri.

E.    PELITA V : menitikberatan setor Pertanian dan INdsutri sebagai lanjutan PELITA I sd IV

F.     PELITA VI : menitikberatkan pada setor pertanian dan industry dan pembangunan sumber daya manusia 

Beberapa prestasi yang patut diakui selama masa pemerintahan Soeharto dalam bidang ekonomi adalah pencapaian akan swasembada beras pada tahun 1984, sampai SOeharto diberi penghargaan oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) dan diundang untu berpidato pada konfrensi FAO di Roma, pada tahun 1985 . Selain itu zaman Orde Baru juga dikenal berhasil dalam soal pengendalian penduduk, melalui program Keluarga Berencana (KB), dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yg terlalu besar.

            Hingga tahun 1980an pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tinggi, mencapai angka 7,7 %, dan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika juga tidak terlalu jauh. Indonesia juga berhasil membangun bendungan untuk mendukung program pertanian, termasuk mendukung perkembangan teknologi dengan menciptakan pesawat pertama buatan anak negeri yaitu N250 atau biasa disebut Gatotkaca.  

Akhir dari Pemerintahan Orde Baru.

            Pada intinya Pemerintahan Orde Baru mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ekonomi bertumbuh, pembangunan jalan, irigasi, pendidikan dilakukan, investasi asing semakin banyak masuk ke Indonesia dsb. Namun perekonomian dunia mengalami gejolak sekitar tahun 1997. Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi dunia menerima dampaknya. Krisis ekonomi di Thailand yang terjadi pada tahun 1997, berimbas ke Indonesia. Nilai Kurs Rupiah jatuh hingga 16.000 per Dollar Amerika, Banyak perusahaan bangkrut dan mem-PHK karyawannya, UMKM banyak yg tutup dan bangkrut, Bank-Bank bangkrut dan bermasalah, Indonesia juga harus menandatangani pinjaman dana dari IMF yang menyebabkan pengeluaran dan utang negara semakin besar.  

            Krisis ekonomi ini menjadi pemicu terjadinya gelombang protes dari rakyat di seluruh tanah air, terutama di Jakarta.  Beberapa tahun sebelumnya juga sudah terjadi protes dan demonstrasi dari berbagai elemen rakyat menuntut diadakannya sejumlah perbaikan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh terlalu besarnya pengaruh negara, terutama ABRI dalam kehidupan rakyat, pelanggaran HAM, korupsi dan berbagai kasus lain.

            Puncaknya, Krisis Ekonomi tahun 1998, menjadi pemicu demontrasi ribuan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. Mereka menganggap Soeharto tidak mampu lagi memimpin Indonesia, mereka menuntut dilakukannya Reformasi dengan agenda :

1.    Bubarkan Orde Baru dan Golkar

2.    Hapuskan Dwifungsi ABRI

3.    Hapuskan KKN

4.    Tegakkan Supremasi Hukum, HAM dan Demokrasi

Akhirnya rakyat yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan, hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan mahasiswa. Akibatnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan.

            Kejadian ini membuat gerakan demonstrasi semakin besar, kekacauan dan penjarahan semakin marak, terutama terhadap etnis Tionghoa. Banyak pusat perbelajaan milik mereka dijarah oleh massa, suasana benar-benar di luar kendali.

            Demonstran akhirnya menuntut DPR/MPR untuk menggelar sidang istimewa agar Soeharto diturunkan dari jabatan Presidennya. Mahasiswa sampai berhari2 menduduki gedung wakil rakyat tersebut. Pada akhirnya kondisi politk Indonesia sedikit lebih stabil setelah pada 21 Mei 1998, Soeharto memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden.

            Reformasi dan Kejadian Pentingnya

Setelah Soeharto berhenti, sesuai Amanat UUD 1945, Presiden yang berhalangan tetap dan tidak bisa lagi melakuan tugasnya sebagai Presiden, aan digantikan oleh Wakilnya. Akhirnya BJ HABIEBIE, Wakil Presdien kala itu dilantik menjadi Presiden

            Agenda utama Habibie adalah memenuhi tuntutan Reformasi dari Rakyat. Istilah ABRI kemudian dihilangkan, diganti menjadi TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara) dan POLRI (Kepolisian Republi Indonesia), Dwifungsi ABRI dicabut, Fraksi ABRI di DPR/MPR dihapuskan. Habibie juga mengeluarkan UU tentang otonomi daerah soal perimbangan keuangan daerah dan pusat. Pada masa Habibie juga diadakan Pemilu pertama setelah Reformasi.

            PDI Perjuangan bentukan Megawati Soekarno Putri berhasil menjadi pemenang dalam Pemilu tahun 1999 tersebut.  Namun pada perkembangannya, laporan pertanggungjawaban Habiebie ditolak oleh MPR, sehingga dia harus merelakan jabatan Presidennya dicabut. Penolakan ini terutama diakibatkan oleh lepasnya Timor-timur dari Indonesia  melalui Referendum tahun 1999. 

Beliau kemudian digantikan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang berhasil memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 1999.  Abdurahman Wahid masih menlanjutkan agenda Reformasi dan terekenal karena kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Karena menurutnya Departemen Sosial menjadi sarang korupsi, dan Departemen Penerangan terlalu mengekang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat rakyat.

Namun beliau hanya menjabat selama 1 tahun 7 bulan, karena peristiwa politik dan dugaan keterlibatan beliau pada skandal Bruneigate dan Buloggate, yang hingga sekarang tidak mampu dibuktikan. Namun MPRS telah menetapkan Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden kala itu untuk menggantikan Gusdur sebagai Presiden RI. Pada zaman Megawati dibentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan beliau berhasil menyelenggarakan Pemilu Langsung untuk pertama kalinya yaitu tahun 2004. Partai Golkar keluar sebagai pemenang. Namun pada pemilihan Presiden langsung, Megawati dikalahan oleh Calon Presiden dari Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi Presiden Pertama hasil pilihan rakyat langsung