Kelas XII Wajib IPS Demokrasi Terpimpin (Zaman Soekarno)

Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin adalah sebutan untuk zaman di mana Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno sejak Juli 1959 hingga 1967. Pak, bukankah Soekarno menjadi presiden sejak tahun 1945? Mengapa zaman Demokrasi Terpimpin mulai dihitung sejak tahun 1959?.

Zaman Demokrasi Terpimpin juga merupakan istilah ketika Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Sedangkan mulai bulan November 1945-Juli 1959 Soekarno hanya sebagai Kepala Negara atau symbol saja, tanpa wewenang apapun dalam jalannya pemerintahan sehari-hari.

Sejak Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Di mana pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.  Sejak tahun 1950-1959 sudah ada sekitar 7 perdana menteri yang hampir setiap tahun berganti karena berbagai persoalan. Sebut saja, Natsir, Ali Sastroamijoyo, hingga Djuanda. 

Melihat situasi politik yang sangat tidak stabil ini. Soekarno menawarkan sebuah konsepsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beliau mengatakan bahwa Demokrasi Liberal tidak cocok digunakan di alam politik Indonesia.  Menurut Soekarno Demokrasi Terpimpin lah yang cocok digunakan. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Situasi politik pada masa Demokrasi Liberal semakin tidak menentu.  Dewan Konstituante yang bertugas untuk membentuk UUD baru pengganti UUD 1950 Sementara tidak dapat memenuhi tugasnya.  Dewan ini gagal menyepakati soal dasar negara, mereka terbelah dua, antara yang mendukung dasar negara Islam dan Pancasila. 

Akhirnya melihat semua ketidakstabilan ini, Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit pada tanggal 5 juli 1959 yang isinya :

1.    Pembubaran Konstituante

2.    Tidak berlakunya UUD 1950 (Sementara) dan berlakunya kembali UUD 1945.

3.    Pembentukan MPRS dan DPAS

Dekrit ini langsung mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal AH. NAsution bahkan memerintahkan kepada seluruh jajaran tentara Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut. Mahkamah Agung malah menguatkan Dekrit ini artinya sah secara hukum.   

            Okei, pusing ya?? Nafas dulu…………

            Dengan diterbitkannya Dekrit tersebut, berakhirlah masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin. UUD 1950 (Sementara)tidak digunakan lagi, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945.  

            Dengan digunakannya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno bertindak sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara. Indonesia memasuki zaman di mana kekuasaan Soekarno sangat besar.

            Setelah Dekrit dikeluarkan Kabinet Juanda dibubarkan, kemudian diganti Kabinet Kerja.  Kabinet ini mempunyai visi “Tri Program Kabinet Kerja “ yaitu :

1.    Masalah sandang dan pangan

2.    Masalah keamanan dalam negeri

3.    Masalah Irian Barat.

Setelah kabinet baru dibentuk, dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).  Anggotanya ditunjuk dan dipilih oleh presiden.  MPRS diketuai oleh Chaerul Saleh dengan tugas menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Kemudian dibentuk pula DPAS dan ABRI (ANgkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Kebijakan ekonomi dan Luar Negeri pada zaman Demokrasi Terpimpin. 

1.    Kebijakan Ekonomi

2.    Integrasi Irian Barat

3.    Konfrontasi dengan Malaysia.

4.    Asian Games IV dan Ganefo. 

5.    Nasakom dan pandagan Soekarno tentang Perang Dingin.

1.    Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sangat tidak stabil. Sistem ekonomi Etatisme di mana perekonomian berpusat kepada pemerintah drpada kepada rakyatnya terjadi pada masa ini. Sejarah mencatat tingkat Inflasi mencapai puncak tertingginya hingga 400 %. Pemerintah melakukan upaya Devaluasi atau menurunkan nilai mata uang. Keadaan ini malah diperparah oleh kebijakan pemerintah untuk membangun proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Conefo. AKibatnya pengeluaran pemerintah membengkak. Ekspor menurun tajam, ditambah lagi dengan politik konfrontasi terhadap Belanda dan Malaysia. Ini menambah buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. 

2.    Integrasi Irian Barat.

“Irian Barat akan dikembalikan kepada Indonesia setahun setelah KMB ditandatangani”.

Demikianlah salah satu isi dari Konfrensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tahun 1949. Namun setelah setahun berlalu Belanda belum juga memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Pada zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) pemerintah Indonesia sudah berkali-kali melakukan diplomasi terkait dengan hal tersebut. Selain diplomasi Indonesia juga melancarkan serangkaian konfrontasi ekonomi dan politik.

Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan cara

1.    Membatalkan utang2 Indonesia kpd Belanda

2.    Melakukan mogok bruuh di perusahaan Belanda, melarang penerbangan Belanda, menolak film2 berbahasa Belanda.

3.    Menasionalisasi 700 lebih perusahaan Belanda dan dijadikan sebagai milik Indonesia

4.    Mengalihakan pusat pemasaran komoditi Indonesia dari Roterdam ke Bremen di Jerman.

Cara-cara ini teryata belum berhasil, Indonesia menambahkan kofrontasi politik dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Selain itu Indonesia juga membentuk Provinsi Irian Barat dengan Ibukota Soa Siu, di Tidore dan menunjuk Zainal Abidin Syah sbg gubernur. 

Namun cara-cara di atas belum juga berhasil. Belanda masih menunda untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Pada tahun 1960, Soekarno memutuskan untuk menghentikan cara-cara diplomasi. Soekarno mengutus Jenderal AH Nasution untuk menjajaki bantuan senjata dari Amerika Serikat.  Namun permintaan tersebut ditolak. Akibatnya mata Indonesia beralih ke Uni Soviet. Kali ini pendekatan berhasil, Indonesia berhasil mendapatkan bantuan dengan total $ 400 juta dalam bentuk peralatan militer.

Adanya persediaan militer ini akhirnya membawa Indonesia kepada konfrontasi total.  Soekarno membentuk Komando Mandala dengan perintah yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando Rakyat).

1.        Gagalkan pembentukan negara papua buatan Belanda

2.        Kibarkan Sang Merah Putih di Papua

3.        Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Kontak militer pun tak terhindarkan, 15 januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru, Kapal MTB MAcan Tutul milik Indonesia tenggelam bersama dengan para tentara yg dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno.

Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap keadaan di Irian Barat ini. Mereka khawatir kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet berdampak kepada meluasnya pengaruh komunis di Indonesia. Akhirnya mereka mengirimkan diplomatnya yaitu Ellsworth Bunker untuk menengahi masalah ini.  Amerika Serikat di bawah Presiden John F Kennedy juga menekan Belanda untuk segera menyerahkan Irian kepada Indonesia dengan ancaman pencabutan bantuan Marshal Plan.

                Akhirnya Belanda dan Indonesia masuk ke meja perundingan, perang dihentikan. Di markas besar PBB di New, York ditandatangani perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian New York. Yang isinya :

1.    Kekuasaan sementara di Irian Barat diserahkan kpd UNTEA (United Nation Temporary Authority)

2.    Akan diadakan PEPERA (penentuan pendapat rakyat/Referendum) sebelum tahun 1969.

Dibentuk pula UNSF (United Nation Security Force) yang bertugas untuk menjaga kemanan di Irian sebelum PEPERA dilakukan UNSF dipimpin oleh Brigadir Jenderal Said Uddin Khan. Akhirnya PEPERA dilaksanakan pada tanggal 14 juli s.d. 4 agustus 1969. Hasilnya mayoritas rakyat papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia.  19 November 1969, PBB mengesahkan hasil PEPERA tsb, dan Irian Barat secara sah masuk ke dalam bagian Indonesia.

2. KOnfrontasi dengan Malaysia.

            Pada tahun 1961, muncul keinginan negara-negara bekas jajahan Inggris di Malaya, SIngapura dan Kalimantan Utara untuk bergabung dalam sebuah Federasi Melaysia. Indonesia di bawah Presiden Soekarno merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Soekarno merasa bahwa keinginan tersebut bukanlah lahir dari rakyat di sana, melainkan strategi Inggris untuk bisa menguasai Asia Tenggara. 

            Bung Karno dan para pemimpin negara Asia Tenggara lain seperti Filiphina menginginkan sebuah Referendum atau jajak pendapat untuk melihat apakah semua rakyat di Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak setuju untuk bergabung ke dalam Federasi Malaysia.  Namun ternyata Referendum itu tidak dilakukan secara benar, terjadi kecurangan dan manipulasi sehingga yang menang adalah yg menyatakan mendukung terbentuknya Federasi Malaysia. Hal ini diikuti oleh pengumuman berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963 (Singapura, Malaya, Sabah, Serawak).

            Bung Karno semakin marah, dia memutuskan untuk melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Slogan Ganyang Malaysia saban hari biasa didengar pada masa-masa itu. Soekarno memutuskan untuk membentuk Komando Mandala Siaga yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dhani. Soekarno juga menyerukan perintah yang dikenal sebgai Dwikora

1.    Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia

2.    Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Akhirnya pasukan Indonesia berserta relawan dikirim untuk melakukan serangan ke Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia sangat buruk pada zaman Demokrasi Terpimpin. Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan Malaysia pada tahun 1963. Setelah itu, pada tahun 1965, Januari, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hubungan Indonesia-Malaysia baru membaik di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

3.    Asean Games IV dan Ganefo.

Pada tahun 1960 Indonesia diberikan kepercayaan untuk mempersiapkan perhelatan Asian Games ke IV pada tahun 1962, dan Jakarta sebagai tuan rumahnya.  Bung Karno tidak main2 untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan event olahraga internasional ini. Beliau memutuskan untuk membangun kompleks olahraga yang sekarang diberi nama Gelora Bung Karno. Namun ketika Asian Games dilangsungkan pada tahun 1962, Indonesia menolak visa atlet dari Taiwan dan Israel. Karena Indonesia merasa penting untuk menjaga solidaritas terhadap persekutuan negara arab dan RRT.

            Hal ini mendapatkan protes dari komite olimpiade internasional (IOC). Indonesia dianggap mencampuradukkan masalah politik ke dalam event olahraga. Meskipun akhinrya Asian Games sukses dilangsungkan, Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan IOC. Bung Karno merasa tidak peduli dengan hal ini. Beliau malah membentuk event olahraga tandingan setingkat Olimpiade yang disebut Ganefo (Games of New Emerging Force) ([1]NEFO (New Emerging Forces) adalah istilah Bung Karno untuk menyebut kelompok negara-negara baru merdeka di Asia dan Afrika yang menolak penjajahan negara-negara kapitalis (OLDEFO: old emerging force) pimpinan Amerika Serikat dan Inggris). Namun pada perkembangannya di zaman Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota IOC dan GANEFO tidak pernah dilaksanakan kembali.

4.    Nasakom dan pandangan Soekarno tentang Perang Dingin.

Persatuan kaum NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis) adalah salah satu cita-cita besar Bung Karno ketika memimpin Indonesia.  Konsep NASAKOM dia kampanyekan ke seluruh dunia. Hal ini terkait dengan situasi politik dunia pada saat itu yang sedang dalam pengaruh Perang Dingin antara Blok Kapitalis (Amerika Serikat) dengan Blok Komunis (Uni Soviet). 

            Konflik ini ternyata terjadi juga di dalam negeri. Kelompok Komunis tidak terlalu disenangi oleh kelompok nasionalis dan agama.  Bung Karno berusaha mengayomi ke tiga kelompok ini dengan tujuan sebesar-besarnya pembangunan bangsa dan demi keamanan bangsa.

           

Namun pada 01 oktober 1965 terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 6 Jenderal pimpinan Angkatan Darat di Jakarta. Sejak saat itu, situasi politik semakin tidak jelas. Angkatan Darat menyatakan bahwa PKI merupakan dalang di balik peristiwa berdarah tersebut.  Sejak saat itu hingga beberapa tahun sesudahnya para simpatisan dan anggota PKI di seluruh Indonesia ditangkap dan banyak di antara mereka dihukum mati.

            Sejak peristiwa itu pula, sedikit demi sedikit kekuasaan Soekarno digerogoti oleh militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Hingga pada tahun 1967, Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Soekarno. Berakhir pulalah Demokrasi Terpimpin.